Puro Mangkunagaran, atau Istana Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya>

Mangkunegaran Meminta Pembangunan Pabrik Gula Colomadu Dihentikan

Alqaf Hudaya SH ketua Tim PAM memberikan keterangan pers di Sekretariat TIM PAM - pabrik gula colomadu
Alqaf Hudaya SH ketua Tim PAM memberikan keterangan pers di Sekretariat TIM PAM

Perjalanan pabrik gula yang didirikan oleh KGPAA Mangkunagara IV (1853-1881) diawali dengan terpilihnya Desa Malangjiwan, Karanganyar sebagai lahan yang tepat untuk perkebunan tebu. Setelah mendapat persetujuan dari Residen Surakarta, peletakan batu pertama pabrik gula dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 1861. Biaya pembangunan pabrik mencapai f400.000. Mangkunegara IV memberi nama pabrik dengan Colo Madu yang artinya gunung madu. Pada tahun 1862 Pabrik Gula Colomadu  mulai berproduksi. Dari hasil panen tahun pertama perkebunan tebu seluas ±95 hektar mampu menghasilkan ±3.700 kuintal gula. Keberadaan pabrik gula sangat membantu penghasilan Praja Mangkunegaran. Keuntungan yang diperoleh pabrik gula digunakan untuk membayar gaji pegawai, membayar gaji bangsawan, operasional praja dan menebus tanah lungguh.

Pada tahun 1946, meletus gerakan revolusi sosial dalam bentuk gerakan Anti Swaparaja yang berakibat penghapusan daerah Swapraja Mangkunegaran. Pabrik Gula Colomadu termasuk salah satu asetnya yang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu, Mangkunegaran tidak bisa berbuat banyak ketika aset-asetnya diambil oleh pemerintah. Pengelola Pabrik Gula Colomadu juga diambil alih oleh Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI) pada tahun 1947 yang berubah nama menjadi Perusahan Perkebunan Negara (PPN) dan terakhir memakai nama PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Pada tahun 1998, PTPN IX memutuskan menghentikan produksi pabrik gula Colomadu untuk selamanya.

Sekian lama tidak berproduksi alias mangkrak, secara mengejutkan pada tanggal 4 April 2017, Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan peletakan batu pertama atas renovasi Pabrik Gula Colomadu. Rencananya, bangunan bekas pabrik gula tersebut akan dijadikan pusat kebudayaan di Jawa Tengah. Melalui konsosium BUMN, tahun ini pemerintah akan mengucurkan anggaran sekitar Rp75 miliar untuk renovasi.

Didik Wahyudiono Juru Bicara Tim PAM memberikan keterangan pers di sekretariat TIM PAM (1)
Didik Wahyudiono Juru Bicara Tim PAM memberikan keterangan pers di sekretariat TIM PAM

Menyikapi hal tersebut, Tim Pengembalian Aset Mangkunegaran (PAM) mengirim surat kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, Bupati Karanganyar, hingga Menteri BUMN guna meminta penjelasan tentang rencana pembangunan Pabrik Gula Colomadu. Namun, surat dari Tim PAM tidak pernah direspons oleh pihak-pihak tersebut dalam bentuk surat balasan maupun konfirmasi telepon.

Tim PAM pada tanggal 12 Mei 2017 mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi, isinya meminta penjelasan tentang rencana pembangunan Pabrik Gula Colomadu Karanganyar. Presiden melalui Sekretaris Negara (SetNeg) merespon surat tersebut. Pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 Menteri Sekretaris Negara mengundang pihak- pihak terkait, antara lain:  KGPAA Mangkunagoro IX, pejabat Ditjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensesneg, Direktur PTPN IX, Bupati Karanganyar, serta BPN Karanganyar.

Sekretariat Negara ingin mengklarifikasi rencana pembangunan dan status aset Pabrik Gula Colomadu. Dalam rapat para pihak tersebut terjadi perbedaan pendapat mengenai status kepemilikan. Pihak PTPN IX mengklaim bahwa sejak tahun 2014 telah memiliki sertifikat kepemilikan lahan Pabrik Gula Colomadu atas nama PTPN IX. Pihak Mangkunegaran menyanggah bahwa Pabrik Gula Colomadu adalah milik Mangkunegaran dengan bukti- bukti kepemilikan antara lain: dokumen sejarah kepemilikan, catatan administrasi pengelolaan, dan peta Domain Mangkunegaran (DMN). Ditambah lagi Mangkunegaran (dalam hal ini KGPAA Mangkunegara VIII maupun KGPAA Mangkunegara IX) tidak pernah mengeluarkan palilah (izin) untuk melepas Pabrik Gula Colomadu. Karena palilah merupakan dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengeluarkan sertifikat.

Pertemuan para pihak tersebut menghasilkan dua poin rekomendasi penting; pertama, Menteri Sekretaris Negara meminta pembangunan Pabrik Gula Colomadu dihentikan. Kedua, Menteri Sekretaris Negara menugaskan Bupati Karanganyar untuk memfasilitasi pertemuan para pihak terkait untuk mencari titik temu agar pembangunan Pabrik Gula Colomadu dapat memberikan manfaat kepada Mangkunegaran, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan PTPN IX.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Pabrik Gula Colomadu dibangun oleh Mangkunegara IV pada tahun 1861. Berdasarkan dokumen sejarah kepemilikan, catatan administrasi pengelolaan dan peta Domain Mangkunegaran menunjukan bahwa  pabrik gula merupakan aset Puro Mangkunegaran. Artinya, secara aspek hukum Pabrik Gula Colomadu merupakan hak milik Mangkunegaran. Memang pengelolaan dan hasil operasionalnya dilakukan oleh pemerintah  melalui PTPN IX. Namun BUMN ini hanya mendapat perintah untuk mengelola pabrik gula, untuk melakukan merenovasi, penjualan aset atau mensertifikasi harus meminta izin Mangkunegaran.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*