Puro Mangkunagaran, atau Istana Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya>

“Meluruskan Sejarah yang Dihilangkan”

Tim Penataan Aset Mangkunegaran (Tim PAM) mengelar jumpa pers di Tiga Tjeret, Jl. Ronggowarsito Surakarta pada Minggu sore tanggal 25 Maret 2018. Acara tersebut dihadiri kurang lebih 35 jurnalis. Agenda jumpa pers menyikapi revitalisasi Pabrik Gula Colomadu dan rencana pemindahan SMPN 5 Surakarta

Berkaitan dengan revitasasi Pabrik Gula Colomadu dan pemindahan SMPN 5 Surakarta berikut latar belakang:

Bahwa Pabrik Gula (PG) Colomadu yang didirikan oleh KGPAA Mangkunagoro IV (1853-1881) pada tanggal 8 Desember 1861 di Desa Malangjiwan adalah milik Mangkunegaran ditunjukkan dengan bukti-bukti kepemilikan dokumen sejarah kepemilikan, catatan administrasi pengelolaan PG Colomadu, dan peta Domain Mangkunegaran (DMN).

Pada tanggal 4 April 2017 PG Colomadu dilakukan revitalisasi oleh pemerintah pusat (Kementerian BUMN). Sejak awal revitalisasi hingga saat ini, Kementerian BUMN tidak pernah melibatkan Mangkunegaran untuk bermusyawarah berkaitan rencana induk (masterplan), pengelolaan dan pemanfaatan PG Colomadu. Selaku pemilik PG Colomadu, Puro Mangkunegaran juga tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk melakukan revitalisasi.

Ditambahkan pula pihak Mangkunegaran baik KGPAA Mangkunagoro VIII maupun KGPAA Mangkunagoro IX tidak pernah mengeluarkan palilah (izin) untuk melepas PG Colomadu kepada pihak manapun. Karena palilah (izin) merupakan dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengeluarkan sertifikat.

Tim Penataan Aset Mangkunegaran memberikan keterangan pers di Tiga Tjeret, Minggu (25/03’2018)

Sebelumnya, Tim Penataan Aset Mangkunegaran (Tim PAM) tanggal 12 Mei 2017 mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, isinya meminta penjelasan tentang rencana pembangunan Pabrik Gula Colomadu Karanganyar. Presiden melalui Sekretaris Negara (SetNeg) merespon surat tersebut. Pada Jumat tanggal 9 Juni 2017 Menteri Sekretaris Negara mengundang pihak- pihak terkait, antara lain: KGPAA Mangkunagoro IX, pejabat Ditjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensesneg, Direktur PTPN IX, Bupati Karanganyar, serta BPN Karanganyar.

Pertemuan para pihak tersebut menghasilkan rekomendasi yakni menugaskan Bupati Karanganyar untuk memfasilitasi pertemuan para pihak terkait untuk mencari titik temu agar pembangunan PG Colomadu dapat memberikan manfaat kepada Mangkunegaran, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan PTPN IX. Namun hingga saat ini pembangunan PG Colomadu terus berjalan dan Bupati Karanganyar tidak pernah memfasilitasi pertemuan para pihak yang dimaksud. Artinya Bupati Karanganyar tidak melaksanakan hasil pertemuan sekaligus tidak mematuhi perintah atasan (presiden).

Bahwa komplek SMPN 3 Surakarta, SMPN 5 Surakarta, dan SMPN 10 Surakarta adalah kawasan milik Mangkunegaran. Di tempat ini tanggal 12 Maret 1927 pernah berdiri Sekolah Menengah Putri yang dibangun oleh KGPAA Mangkunagoro VII (1916-1944). Berpijak pada latar belakang sejarah itu, pada tahun 1950 pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan untuk menjadikan bekas Sekolah Menengah Putri Mangkunegaran untuk kegiatan belajar-mengajar SMPN 3 dan SMPN 5.

Sekian lama menempati kawasan Jl. Diponegoro atau kawasan Ngarsopuro, Pemerintah Kota Surakarta akan memindahkan kegiatan belajar-mengajar SMPN 5 Surakarta ke daerah Kendalrejo, Mojosongo dengan alasan pemerataan pendidikan. Harus disadari bahwa sejak awal, komplek yang digunakan SMPN 3, SMPN 5 dan SMPN 10 adalah milik Mangkunegaran dan digunakan untuk pendidikan. Jika terdapat perubahan atas peruntukan kawasan tersebut seharusnya pihak Mangkunegaran selaku pemilik diajak bermusyawarah untuk mencari jalan keluar terbaik.

Tim PAM memberikan keterangan pers terkait revitalisasi PG Colomadu

Mencermati permasalahan di atas, Tim PAM menyatakan tuntutan sebagai berikut:

  1. Atas tidak kooperatifnya pihak-pihak yang bertanggung jawab (Menteri BUMN dan Direksi PTPN IX) telah melakukan revitalisasi sepihak (tanpa izin) atas Pabrik Gula Colomadu maka akan dilakukan Rencana Gugatan atau Upaya Hukum kepada pihak- pihak tersebut.
  2. Mengembalikan komplek SMPN 3, SMPN 5 dan SMPN 10 tetap menjadi kawasan pendidikan seperti kebijakan Mangkunagoro VII menetapkan tempat tersebut untuk pendidikan.
  3. Tidak mengubah bangunan-bangunan milik Mangkunegaran yang berstatus Bangunan Cagar Budaya (BCB) menjadi bangunan komersiil (perbelanjaan, perhotelan dll.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*