Puro Mangkunagaran, atau Istana Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya>

Seminar Kedudukan Aset dan Tanah Swaparaja Mangkunegaran Di Era Reformasi

Pemaparan Seminar Kedudukan Aset dan Tanah Swapraja Mangkunegaran
Pemaparan Seminar Kedudukan Aset dan Tanah Swapraja Mangkunegaran

Sejak pemerintahan Puro Mangkunegaran surut terkait kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh aset dan tanah Puro Mangkunegaran beralih status di bawah penguasaan negara. Sedangkan kepemilikan aset dan tanah milik Pura Mangkunegaran hanya sebatas tanah dan bangunan keraton dengan batas pagar tembok.

Untuk memperjelas kedudukan aset dan tanah Swaparaja Mangkunegaran, maka pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 bertempat di Pendapa Prangwedanan, Puro Mangkunegaran menyelenggarakan seminar dengan tema Kedudukan Aset dan Tanah Swaparaja Mangkunegaran Di Era Reformasi. Seminar bertujuan untuk membedah kedudukan Swaparaja Mangkunegaran dari aspek sejarah dan hukum. Tiga narasumber yang dihadirkan, antara lain: Dr. Susanto pakar sejarah dari UNS, Dr. Widodo Suryandono, SH. MH. pakar hukum dari UI, dan Dr. Arsin Lukman, SH. MH. pakar hukum agraria dari Unsakti. Peserta seminar terdiri dari berbagai kalangan baik akademisi, budayawan, sejarawan, juga masyarakat pemerhati kebudayaan Jawa.

Berbagai persoalan tentang Swapraja Mangkunegaran dibedah oleh para narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta seminar. Menurut Dr. Susanto dalam materi Sejarah Swaparaja Mangkunegaran setelah Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757 disetujui, maka secara resmi keberadaan Swaparaja Mangkunegaran telah diakui.  Dalam perjalanannya, kedudukan daerah swapraja berubah seiring terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab nyaris seluruh wilayah dari Swapraja Mangkunegaran dikuasai oleh negara Republik Indonesia.

Pelantikan Tim Pengembalian Aset Mangkunegaran oleh KGPAA Mangkoenagoro IX
Pelantikan Tim Pengembalian Aset Mangkunegaran oleh KGPAA Mangkoenagoro IX

Dr. Widodo Suryandono, dalam materinya Konstruksi Hukum Daerah Swapraja Mangkunegaran Surakarta untuk memperjelas kedudukan Swapraja Mangkunegara, dapat dilihat sisi sejarah swapraja, kejelasan kedudukan aset Puro Mangkunegaran di dalam hukum, dan memberikan kejelasan mengenai tata cara penguasaan dan pengalihan aset Swapraja Mangkunegaran.

Untuk Kedudukan Hukum atas Aset dan Tanah Swaparaja Mangkunegaran, Dr. Askin Lukman, SH., MH. memperjelas bahwa tidak semua wilayah swapraja dapat diambil alih oleh negara. Misalnya terkait dengan tanah Ulayat atau lebih dikenal dengan swaparaja dapat dilihat dari status subyek tanah dan cara memperolehnya.

Secara de facto sampai hari ini pemerintah Republik Indonesia masih mengakui kepemilikan aset dan tanah di luar tembok istana yang dahulu dikuasai Puro Mangkunegaran. Sebagai gambaran ketika masyarakat mengajukan hak milik atas tanah negara yang berasal dari tanah Swapraja, pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) meminta masyarakat yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan ke Puro Mangkunegaran. Jika pihak Puro Mangkunegaran memberikan, BPN akan menerbitkan sertifikat hak milik. Itu artinya, Puro Mangkunegaran diakui sebagai pemilik aset ataupun tanah yang sejak kemerdekaan beralih status menjadi tanah negara.

Sebelum acara seminar, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkoenagoro IX membentuk Tim Pengembalian Aset Puro Mangkunegaran yang beranggotakan sejumlah ahli dan praktisi berbagai bidang. Selaku penangungjawab tim adalah Jaka Susanto, SH. sedangkan ketua tim adalah Alqaf Hudaya, SH. Berdasarkan dokumen yang dibacakan KGPAA Mangkoenagoro IX, tim bertugas untuk mengurus dan menyelesaikan serta menarik kembali semua aset- aset Puro Mangunegaran. Selanjutnya dicari jalan terbaik atas persoalan aset dan tanah Swaparaja Mangkunegaran agar bermanfaat bagi Puro Mangkunegaran, pemerintah dan rakyat sesuai aturan yang berlaku.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*